content1













content2

PT DSS Tawarkan Pengelolaan Pajak Ranmor Tanpa Modal

29 July 2011

Sebuah tawaran menarik datang dari PT Digital Sistem Semesta. Perusahaan yang memenangkan penghargaan INAICTA 2008 lewat program SIPAMOR ini, membuka tawaran kepada pemerintah daerah yang ingin meningkatkan perolehan PAD-nya lewat pajak kendaraan bermotor. Siapa berminat?

Dengan program unggulannya Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor atau SIPAMOR, PT DSS bermaksud memperluas kerjasamanya dengan pemda-pemda lainnya di Indonesia.

SIPAMOR adalah software manajemen informasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang berbasis database. Menurut Managing Director DSS Fajar Asikin, SIPAMOR telah digunakan di 51 kota di Indonesia. 38 diantaranya di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selebihnya di Batam, Gorontalo, dan Riau. “Software ini menggunakan database system berbasis Oracle, dengan Front-End menggunakan Delphi,” ujar Fajar.

Keunggulan produk ini, lanjut Fajar, terletak pada lengkapnya fitur-fitur yang ditawarkan. “Untuk perpanjangan pajak STNK, Sejak formulir pendaftaran hingga pencetakan STNK semuanya terintegrasi dalam software ini,” imbuhnya. Ketika transaksi berakhir, pada hari itu juga bisa didapatkan laporan secara akurat mengenai jumlah pemohon hingga jumlah transaksi yang diterima pada hari itu.

Kelebihan lainnya, dengan terintegrasinya sistem SIPAMOR ini di 51 kota di Indonesia, maka masyarakat bisa melakukan perpanjangan STNK tanpa harus ke kantor SAMSAT di wilayah domisilinya. “Misalnya, warga Malang yang kerjanya di Surabaya. Dia tidak perlu mengorbankan waktu kerjanya untuk kembali ke Malang mengurus pajak STNK-nya, cukup datang ke SAMSAT Surabaya, data-datanya sudah terkoneksi dengan SAMSAT Malang,” jelasnya. Interkoneksi ini merupakan keunggulan SIPAMOR yang diklaim oleh Fajar sebagai satu-satunya sistem pajak kendaraan bermotor yang terintegrasi secara online.

Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan software ini? Fajar mengatakan, sebenarnya dirinya menginginkan kemitraan strategis dengan Pemda. Artinya, biaya investasi akan ditanggung sepenuhnya oleh DSS, termasuk hardware, software, hingga SDM. Dari hasil investasi tersebut, DSS mengharapkan adanya bagi-hasil per transaksi yang menggunakan SIPAMOR. Sehingga, Pemda tidak perlu direpotkan dengan biaya untuk modal awal, namun sudah langsung bisa mendapatkan hasilnya. Menurut Fajar, penggunaan SIPAMOR dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Setidaknya, sejumlah daerah yang telah menggunakan SIPAMOR mengatakan telah merasakan langsung manfaat software tersebut kepada Fajar. “Sistem kerja jadi lebih cepat, pelayanan kepada publik yang dulu bisa makan waktu hingga 2 minggu kini hanya perlu waktu 2 jam,” tuturnya.

Kerjasama sistem bagi-hasil ini, diakui Fajar, belum dilakukannya dengan 51 Kota pengguna sistem ini. Pasalnya, payung hukum kerjasama model bagi-hasil antara swasta-pemerintah belum dibuat. Padahal, Fajar melihat sistem ini akan menguntungkan kedua belah pihak. “Kami berprinsip,sebelum beban biaya dikeluarkan, pemerintah sudah mendapatkan keuntungan terlebih dahulu,” katanya.

Lalu, berapa harga software SIPAMOR ini sesungguhnya? Fajar menyebutkan, untuk tingkatan kabupaten/kota, software ini dihargai sekitar Rp200 juta. Itu hanya untuk softwarenya saja. Namun, DSS memberikan garansi sepenuhnya terhadap penggunaan software ini, meliputi perawatan, pelatihan, dan pendampingan. “Biasanya, pendampingan dilakukan cukup 2 minggu, karena produk ini mudah sekali pengoperasiannya,” jelas Fajar.

    
content4